Freedom from Hunger

KELAPARAN mengakhiri hidup Basse dan Bahir. Perempuan beserta janin yang dikandungnya, dan anak lelaki berusia 5 tahun itu tak sanggup lagi menanggung lapar yang mendera. Tiga hari keluarga itu tak makan.

Basse adalah istri Basri, 40 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak di Makassar. Keluarga ini memiliki empat orang anak, dan hidup serba kekurangan. Tak ada yang peduli, hingga ironi yang merenggut dua nyawa itu terjadi.

Setelah itu, semua seolah sibuk memberi perhatian agar tak disalahkan. Tiga anak Basse lainnya – yang juga menderita gizi buruk—buru-buru dilarikan ke Rumah Sakit Haji, Makassar. Pejabat pemda bersigegap menggelar konferensi pers, bahwa mereka bersedia menanggung semua biaya pengobatan, bahkan berjanji mengongkosi biaya pendidikan Aco (3 tahun)-- salah satu anak Basse yang menderita gizi buruk.

‘’ Harga pangan makin mahal, Dik. Beras sekarang Rp 6 ribu, minyak goreng Rp 12 ribu, susu Rp 40 ribu, telur ayam Rp 12 ribu, daging sapi malah Rp 70 ribu. Belum lagi minyak tanah susah, bensin mahal,’’ keluh Bu Mul, rekan saya di kantor.

Saya tidak bisa membayangkan betapa susah hidup Basri dan keluarganya di Makassar sana. Sebagai tukang becak, penghasilannya tentu tak seberapa.

‘’ Lha wong yang pegawai macam kita saja rasanya susah. Apa lagi orang kecil macam Basri,’’ komentar seorang kawan saat menyaksikan berita kelaparan itu di televisi.

Tiba-tiba terbersit rasa bersalah di benak saya. Saya ingat manakala membuang sisa nasi kemarin sore, atau saat menghamburkan Rp 35 ribu kala memesan cheesy bite pizza hut dengan toping meatlover.

Sudah 63 tahun negeri kami merdeka. Mestinya tak ada lagi kelaparan seperti yang dialami Basse dan anaknya. Mestinya tak ada lagi rasa bersalah itu, sebab kemakmuran telah menawarkan perasaan bersalah itu.

Tetapi nyatanya tidak. Basse dan anaknya tetap mati. Selain mereka, ribuan orang yang terekspose mengalami hal serupa.

‘’ Bagaimana ya perasaan para pemimpin negeri ini melihat nasib orang-orang seperti keluarga Basse?’’ bisik bathin saya iseng.

Tiba-tiba lamunan itu buyar oleh teriakan seorang kawan dari meja belakang.

‘’ Kampret..., anggaran belum cair sudah dipotong 2 % untuk sogok sana-sini dan upeti operasional bos. Kalau tidak disawerin, kuitansi tidak diteken, duit tidak cair. Mau beli kertas dan tinta dari mana?’’ umpatnya jengkel.

Rupanya itulah jawabannya....

Kantin Kejujuran

JANGAN heran jika Anda tak menemui seorang penjaga pun di kantin SMA Negeri 1 Ciparay Kab. Bandung. Meski banyak pembeli "menyerbu" makanan yang dijajakan, sang penjaga kantin tak akan pernah muncul. Uniknya, pembeli memahami benar keadaan itu. Mereka akan mengeluarkan uang dari saku dan meletakkannya dalam kotak khusus saat mengambil makanan, yang jumlahnya sesuai dengan harga banderol. Jika jumlah uangnya terlalu besar, pembeli pulalah yang mengambil kembaliannya.
Tidak, penjaga kantin tidak sedang berhalangan atau sakit. Kantin di SMAN 1 Ciparay di Desa Pakutandang, Kec. Ciparay, Kab. Bandung itu memang tak memiliki penjaga. Hanya kejujuran pembelilah yang memegang peran dalam kegiatan operasional kantin tersebut sehari-hari.

Rugikah? Tentu saja tidak, selama kejujuran dapat ditegakkan oleh para pembeli. Konsep yang sangat sederhana, namun mungkin akan sangat sulit dalam pelaksanaannya.

Kantin di SMAN 1 Ciparay itu dinamai Kantin Kejujuran. Sekilas, kantin ini tak ubahnya kebanyakan kantin lainnya. Pembedanya hanya dalam pola pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Kantin Kejujuran yang diresmikan langsung oleh Bupati Bandung Obar Sobarna, Selasa (15/1) itu merupakan metode baru yang rencananya akan diterapkan di seluruh sekolah di Kab. Bandung. Meski bukan yang pertama di Indonesia, boleh jadi Kantin Kejujuran ini merupakan yang pertama di Jawa Barat.

"Kantin Kejujuran ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri, lingkungan, hingga bangsa dan negara," kata Obar Sobarna.

Ia berharap, tak akan ada lagi praktik "darmaji" alias dahar lima ngaku hiji (makan lima tetapi mengaku satu) dalam kehidupan sehari-hari. Jika praktik kejujuran ini mulai dapat diterapkan pada pelajar, maka diharapkan mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk memajukan bangsa ini.

Kantin Kejujuran dapat merefleksikan tabiat para siswa yang ada di sekolah itu. Jika kantin tak bertahan lama karena bangkrut, maka hampir dipastikan para siswa di sekolah itu tak lagi berlaku jujur. Sebaliknya, kantin akan semakin maju saat semua siswa memegang tinggi asas kejujuran dalam kesehariannya.

Kantin Kejujuran itu digagas Pemkab Bandung, Kejaksaan Negeri Bandung,dan Karang Taruna. Tak tanggung-tanggung, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Soesamto Tjiptadi turut hadir dalam peresmian kantin tersebut. Hadir pula Ketua Karang Taruna Pusat, Doddy Susanto.

"Saya yakin, jika satu sen saja uang dari kantin tersebut diselewengkan maka umur kantin ini tak akan lebih dari tiga bulan," kata Eko Soesamto Tjiptadi.

Menurut dia, kantin tersebut merupakan media praktik pendidikan kejujuran bagi siswa sekolah. Siswa akan dihadapkan pada dua pilihan,apakah ingin menerapkan kejujuran hati nuraninya atau tidak.

"Kita seharusnya malu, Indonesia adalah negara terkorup kedua di Asia tahun ini. Ironisnya, negara ini memiliki sekitar 622.000 bangunan masjid dan paling banyak kegiatan khotbahnya," kata Eko yang disambut dengan riuhnya suara hadirin. Ia yakin, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil selama tak ada peran serta seluruh masyarakat, termasuk siswa sebagai generasi penerus bangsa. Apabila kejujuran sudah diterapkan sejak dini, diharapkan akan dapat menyukseskan pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang.

Acara pembukaan Kantin Kejujuran ini diikuti perwakilan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se-Kab. Bandung. Pada tahap selanjutnya, program ini akan diterapkan di seluruh SLTA di Kab. Bandung. Pada kesempatan yang sama, Bupati Bandung memberikan dana stimulan bagi beberapa SLTA untuk menerapkan sistem Kantin Kejujuran tersebut.

Mungkin sudah saatnya para pejabat penting negara ini bercermin pada siswa SMAN 1 Ciparay. Jika anak sekolah saja bisa berbuat jujur, mengapa masih banyak pejabat yang korup? Tunggu apa lagi?

-- dikutip dari Pikiran Rakyat, 16 Januari 2008